Transparansi

transparansi Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Mengembangkan masyarakat informasi, salah satunya dengan menjamin keterbukaan informasi publik.

Amanat dari perjuangan reformasi 1998 adalah mengikis habis korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri ini. Semua pihak sepakat, KKN merupakan persoalan serius yang harus ditangani segera. Ibarat kanker, praktek-praktek kotor itu secara masif telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Terutama korupsi, yang menguntungkan segelitir pihak tetapi merugikan masyarakat banyak.

Kasus sedot pulsa yang marak pada Oktober 2011 silam, menyentakkan kesadaran baru kita. Walaupun sudah berlangsung lama, terangkatnya kasus itu membuat kehebohan tersendiri. Bila ditelisik benang merahnya, pangkal masalah berasal dari ketertutupan informasi. Pengguna layanan tidak mendapat kejelasan memadai, mengapa pulsanya terus berkurang, dan bagaimana menghentikan pencurian pulsa tersebut. Bila dilakukan dengan sengaja, hal itu tak ubahnya usaha korupsi yang sistematis.

Dalam era teknologi informasi, pengetahuan adalah sebuah kekuatan. Knowledge is power. Tersedianya akses-akses informasi turut menentukan kekuatan sebuah bangsa. Di satu sisi rakyat tercerahkan dari berbagai informasi yang tersedia, di sisi lain publik memiliki daya korektif terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sekitar 50 juta pengguna Internet dan 185 juta pengguna telepon seluler, tentu merupakan kekuatan besar. Saling berbagi pengetahuan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Salah satu buah reformasi adalah munculnya Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU ini mendorong keterbukaan informasi dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Berlaku khususnya bagi badan publik, yang mengelola dana bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, atau bantuan luar negeri. Seperti instansi pemerintah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan, dan partai politik. Pengelolaan informasi publik yang baik niscaya mendukung terciptanya masyarakat informasi.

Perkembangan Internet yang sangat pesat, menjadi saluran yang efektif untuk mewujudkan transparansi. Penggunaan dana publik dapat dilaporkan secara berkala melalui situs masing-masing organisasi. Masyarakat yang kian melek informasi, disediakan ruang selebar-lebarnya untuk mengakses hal-hal yang menjadi hak mereka. Ambil contoh detil pemakaian telepon sebulan. Sewajarnya data ini bisa diperoleh secara mudah lewat situs operator bersangkutan. Sayangnya, tak satupun operator yang peduli.

Bila BUMN besar saja kelimpungan menangani masalah sedot pulsa, terlebih-lebih instansi pemerintah. Bagi mereka yang pernah ‘mencari data’ di sebuah instansi, diputar ke sana ke mari adalah kejadian biasa. Buruknya pengelolaan dokumen, menyebabkan ketidakjelasan mencari apa di tempat siapa. Nah, UU KIP salah satunya memperjelas hal tersebut. Siapa pihak yang bertanggungjawab dalam penyediaan informasi, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pemohon yang merasa keberatan bahkan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

Keterbukaan sebetulnya bukan hal baru di pemerintahan. Bila di institusi swasta gaji karyawan adalah hal yang sangat tertutup, sebaliknya gaji PNS masyarakat sedunia pun tahu. Semua detil gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, hingga transportasi dan akomodasi, bersifat transparan dan berlaku sama. Ingin tahu honorarium sebagai pembicara seminar di sebuah kementerian? Silakan cari di Google dengan kata kunci ‘standar biaya umum’. Memang, tidak semua orang (ingin) tahu hal tersebut.

Transparansi juga berfungsi membangun komunikasi publik. Kepercayaan akan timbul dari hubungan yang baik antar berbagai pihak. Contohnya perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Publik akan merasa terlibat terhadap suatu perusahaan, melalui laporan keuangan yang diterbitkan emiten. Badan publik yang transparan, pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat pada umumnya.

Memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Semua pihak perlu menyadari dan memberikan hak publik ini. Pemberangusan informasi dan pengetahuan, sama halnya dengan pelanggaran HAM. Transparansi sudah tentu tidak menjamin KKN akan hilang. Namun ini adalah upaya yang sehat mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab. Keterbukaan informasi demi kemajuan kita bersama.

Maykada Harjono
oguds@wawan.web.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s