Bagusnya BBM Naik Rp 6.000/Liter

harga minyak Saya dari dulu setuju, BBM ini dibuat harga yang wajar. Hanya pemerintah SBY masih ragu-ragu juga, entah apa yang ada di kepalanya. Kita ambil contoh India, yang kondisinya mirip-mirip Indonesia. Di sana harga gasoline USD 1.58/liter, dengan kurs Rp 8500 saja = Rp 13.430. Padahal India mengekspor minyak 2x Indonesia.

Kita ambil contoh lagi negara tetangga, Malaysia. Harga RON95 = MYR 1.90/L, atau Rp 5700/liter. Malaysia juga mengekspor minyak 50% lebih besar dari Indonesia. Ini subsidi dari harga aslinya, RM2.75 atau Rp 8.250. Cara berpikirnya, Malaysia negara lebih kaya dari Indonesia, subsidi tersebut cukup wajar sesuai kemampuan negara.

Berapa harga yang wajar untuk Indonesia? Harga terdekat, seperti Malaysia, di kisaran Rp 6.000,-. Namun seperti Wamen di atas bilang, harga ini masih kurang, wajarnya Rp 8.000,-. Sebetulnya, ide awal pemerintah adalah membatasi premium, sehingga rakyat digiring menggunakan Pertamax, yang harganya di kisaran Rp 8rb-an. Di China gasoline juga di kisaran Rp 8rb-an.

Tinggal seberapa berapa beranikah SBY? Bagaimana strateginya? Ide menarik lainnya, menentukan besarnya subsidi, dan melepas harga selebihnya. Ini lebih fair, katakan subsidi dipatok Rp 3000/liter, maka harga premium setiap bulan akan naik turun mengikuti harga pasar. Solusi yang sehat dan tidak menimbulkan wacana yang tidak perlu.

Satu yang pasti, rakyat harus dididik bahwa energi itu mahal, listrik itu mahal. Jangan berilusi energi itu murah. Efek rambatannya akan luar biasa, penghematan secara nasional. Sukses program konversi gas itu patut diapresiasi. Jangan alergi terhadap ide-ide baik seperti itu, termasuk konversi BBM ke gas. Berikan pilihan, mau murah pakai gas, mau mahal pakai premium. Kalau cuma dicela-cela saja, tidak akan ada solusi. Ini mah anak TK juga bisa, cobalah memberi ide yang lebih baik.

Referensi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline_and_diesel_usage_and_pricing
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_oil_exports

Tepat Sasaran

Ini salah satu ‘mantan maling’ buka suara.

"BBM bersubsidi yang tepat sasaran hanya 14,47%, malingnya terlalu banyak, mau profesi apa saja itu ada (malingnya), DPRD-nya ada, orang Pertamina-nya ada, nelayannya ada, banyak," ungkapnya dalam Diskusi ILUNI UI bertajuk "Mengkaji Alternatif Kebijakan BBM: Tambah Subsidi, Pembatasan atau Kenaikan Harga", UI Salemba, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

http://finance.detik.com/read/2012/02/09/191144/1838807/1034/gawat-banyak-maling-hanya-14-bbm-subsidi-tepat-sasaran

Ini belum bicara BBM yang salah peruntukan, misalnya dibakar di mobil yg bikin macet jalanan. Trilyunan dibakar sia-sia bertahun-tahun. Semua orang sudah tahu cara yang lebih tepat, misalnya proyek-proyek transportasi umum dan massal. Kalaupun ada penyelewengan di situ, ada hasil berupa infrastruktur. Daripada dibakar gak karuan di jalan-jalan, cuma jadi polusi.

Saya pemakai transportasi publik, jadi mendukung 100% BBM dinaikkan, bahkan hingga naik 100%. Ada ongkos yang naik, tentu saja, termasuk biaya hidup. Namun ada harapan, agar subsidi yang dimalingi di atas, bisa dialihkan ke angkutan publik, misalnya tarif busway, KRL, dst, yg perusahaan pemerintah jangan dinaikkan, bahkan diturunkan. Subsidi dialihkan secara spefisik. Sekarang gimana bicara tepat sasaran, wong sasarannya saja tidak ada? Semuanya dikasih subsidi, ini khan ngawur.

Alokasi Anggaran

Saya setuju dengan perlunya kejelasan alokasi anggaran. Namun sebab pertama beratnya subsidi adalah, karena APBN itu defisit Rp 124 trilyun. Subsidi BBM memakan Rp 123 trilyun, dan ini sudah pasti kurang karena harga minyak naik terus. Jadi terlalu memaksakan diri bila terus menerus disubsidi. Rakyat harus realistis.

Alokasi jelas-jelas timpang kok. Subsidi pupuk Rp 16 trilyun, benih Rp 279 milyar, PSO cuma 2 trilyun (hah?), dst. Kejelasan alokasi anggaran, sudah pasti dimulai dengan memperbaiki komposisinya. Pemakan APBN terbesar adalah subsidi dan belanja pegawai. Ini juga biang kerok, ongkos birokrasi yang luar biasa boros, dan hasilnya tidak jelas.

Perihal DPR dan studi banding ke LN, ini cuma menggaruk di permukaan. Uang negara dihambur-hamburkan oleh yang namanya PNS. Pernah dengar wacana gaji PNS disalurkan lewat rekening istri? Pasti gak ada yang keberatan, karena gajinya bisa nol atau bahkan minus. Artinya, tidak jelas berapa biaya yang dihabiskan oleh para PNS ini, di luar belanja pegawai. Kalau SBY ingin tegas, lakukanlah benar-benar reformasi birokrasi. Lucunya, RUU soal aparatur sipil negara malah diajukan oleh DPR.

Kita masih punya kok orang-orang bersih, misalnya Menteri BUMN Dahlan Iskan. Katakan, subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di bawah kelolaan BUMN, ini bagus. Jangan lagi subsidi generalis, tapi spesialis. Apakah itu pertanian, transportasi, kesehatan, dst. Bersamaan dengan efisiensi besar-besaran di birokrasi. Tidak sulit ini, karena ‘top-down approach‘. Asalkan SBY tidak disorientasi, bangga dengan pertumbuhan ekonomi, investment grade, dst, yang padahal tunggu meletusnya saja. Seperti pasar saham yang ambruk pelan-pelan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s