Kasus majalah "Friends of Indonesia"

Ada yang punya akses ke Majalah Friends of Indonesia ini? Karena terus terang kasus ini mencoreng nama baik Departemen Kominfo.

Biasanya di majalah itu ada susunan dewan redaksi, alias orang-orang yang bertanggungjawab terhadap isi majalah. Coba dicek dulu dengan seksama, informasi di blog tersebut juga tidak jelas. Boleh jadi Depkominfo di sini hanya sebagai penyandang dana, sedangkan isinya dibuat oleh pihak lain. Hal ini sudah jamak terjadi.

Kegiatan copy + paste di Internet, media publik yang bisa diakses oleh siapa saja, merupakan praktek biasa. Hanya demi etika biasanya disebutkan sumbernya dari mana. Hal yang tersedia secara bebas, apalagi tanpa proteksi atau pernyataan apapun seperti di blog tersebut, mengapa harus dibatasi? Kalo tidak ingin dikutip rumusnya sederhana saja, jangan disebarkan di Internet.

Undang-undang yang merujuk pada hak cipta, lebih tepat adalah UU 19/2002. Di pasal 14, ayat c disebutkan, "Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap." Ini landasan hukum mengutip tanpa memberitahu sumber. Foto itu sah-sah saja disebut sebagai berita bergambar.

Yang menarik, di pasal 14 ayat b disebutkan: "Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak." Jadi sah-sah saja atas nama Pemerintah mengumumkan sesuatu dengan mengutip dari suatu sumber, bahkan tanpa menyebut sumber tersebut.

Barangkali kesimpulan dari ini semua adalah: a) Kegiatan copy + paste di media publik (artinya bisa diakses bebas) adalah sah dengan syarat mencantumkan sumber; b) Perlu dinyatakan secara jelas, termasuk juga pembatasan akses, mengenai ketentuan yang berlaku pada suatu situs; c) Jangan mempublikasikan sesuatu di media publik, bila tidak ingin
sesuatu tersebut dimanfaatkan oleh publik.

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah sbb: a) Ciptaan ( dalam kasus ini, fotografi) hanya dapat dipublikasikan dengan ijin dari pencipta (saya) termasuk jika hasil cipta tersebut dipublikasikan di internet (multiply).  b) Pemuatan hasil karya foto di media apapun tanpa seijin pemilik hak cipta adalah melanggar UU no. 19/2002.

Ok, melihat argumentasi yang lengkap di atas, kesimpulan ini bisa diterima. Dengan demikian dibutuhkan izin dan imbalan yang layak atas pengunaan suatu karya fotografi, termasuk oleh pemerintah (di luar riset dengan biaya negara). Semoga menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Silakan dilakukan tindakan seperlunya terkait kasus ini.

Akan tetapi secara jelas pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa Pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN YANG WAJAR dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta DIBERIKAN IMBALAN YANG LAYAK.

imageSaya mencoba mengangkat ketentuan Pasal 18 ini, karena apa yang dilakukan Depkominfo berkaitan dengan ini. Di situ disebutkan ‘tidak merugikan kepentingan yang wajar’ dan ‘diberikan imbalan yang layak’. Perlu diingat bahwa majalah Friends of Indonesia bukan untuk tujuan komersial dan dibuat menggunakan anggaran negara.

Penjelasan ‘kepentingan yang wajar’ ada di Penjelasan Pasal 15: "Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan." Penekanan ada pada manfaat ekonomi, yang bila diselaraskan dengan kepentingan non komersial dan anggaran negara, tentu disesuaikan dengan kepantasan dan ketentuan yang berlaku (peraturan pemerintah).

Selain ketentuan menerima imbalan yang layak di Pasal 18 ini, perlu dipahami bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta di sini, mengingat izin tidak diperlukan. Dengan demikian klaim akan suatu kompensasi jelas tidak bisa dibenarkan, dan akan menyalahi UU ini. Biasanya di departemen sudah terdapat standarisasi baku, sesuai batasan dari Departemen Keuangan, mengenai besaran biaya yang diperbolehkan.

Tentu pihak-pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan lebih lanjut ke Pengadilan Niaga, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan pihak lain. Salah atau benarnya suatu perkara ditentukan di pengadilan, dengan banyak pertimbangan-pertimbangan hukum. Prosesnya tentu akan panjang dan memakan waktu. Dari browsing di Internet, saya belum menemukan kasus tentang pelanggaran hak cipta yang dilakukan pemerintah ataupun kegiatan non komersial, hasil penerapan UU 19/2002 ini.

Saya sepakat bila pembajakan perlu diberantas, tetapi juga dilakukan sesuai aturan yang ada. Seperti yang anda ucapkan, "dalam membaca UU kita harus membaca secara keseluruhan termasuk penjelasan dan peraturan pelaksana UU tersebut." Termasuk di sini semangat dari UU tersebut maupun pertimbangan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini, yaitu para ahli di bidang hukum atau penegak hukum.

Sedangkan ANDA jelas-jelas BERSIKERAS "pengambilan foto tanpa ijin" itu SAH, TIDAK PERLU IJIN dan TIDAK MELANGGAR HAK CIPTA.

Benar, bahwa komentar saya yang kedua awalnya membenarkan argumentasi anda, yaitu dibutuhkan izin untuk dapat menggunakan suatu karya. Saya berharap terjadi kompromi yang baik dari semua pihak. Namun terdapat perkembangan tidak baik, berdasarkan sumber yang saya miliki, bahwa terjadi pemintaan kompensasi yang berlebihan. Berdasarkan hal itu saya mencoba menggali lebih lanjut pasal-pasal yang memberikan keleluasaan pada suatu pihak, dalam hal ini Depkominfo (pemerintah), untuk dapat menggunakan suatu karya tanpa izin. Ternyata hal ini termaktub dalam Pasal 18.

Demi menjaga konsistensi dan obyektivitas, bila dasar meminta imbalan adalah pasal tersebut, tentu pertimbangan kelayakan dan tidak perlunya izin juga dipenuhi. Walaupun telah terjadi kesepakatan yang baik dari semua pihak per 20-01-2009, tetapi komentar saya di atas merupakan suatu pelengkap yang tidak bisa diabaikan. Hal ini bisa menjadi pedoman bersama bila terjadi kasus yang sama di kemudian hari. Demikian penutup dari saya.

1 Komentar »

  1. HAFIZH said

    GOOD JOB…!

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s