Surat Terbuka dari uji publik RUU-P di Yogyakarta

Kawan, Menurut saya perbedaan adalah perkara  bagaimana kita berbesar hati untuk menerima dan menghargai orang atau kelompok yang tidak sama dengan kita. Andai kita semua mau membuka hati terhadap perbedaan dan memiliki toleransi, saya yakin tak seorang pun akan tertawa saat mendengar ucapan Balkan tadi.

Saya menanggapi sedikit tentang surat terbuka ini, kebetulan mendapat forward dari milis. Perlu diingat, komentar Balkan yang dianggap rasis tersebut diakibatkan sikap separatis dari pembicara yang katanya mewakili Papua. Mengapa hal utama dan pertama ini tidak diangkat secara berimbang?

Bila ada pendapat yang berbeda, pihak-pihak yang katanya ber-bhineka tunggal ika dan menjunjung tinggi NKRI selalu mengancam akan melepaskan diri dari NKRI. Bila ingin menyuarakan aspirasi, lakukan dengan wajar sesuai koridor hukum, karena perbedaan pendapat itu suatu yang niscaya. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada wacana separatisme dari mereka yang pro dengan RUU Pornografi.

Alasan adil atau tidak adil, tidak menjadi pembenar munculnya separatisme dalam NKRI. Dalam kaitan ini, hemat saya negara perlu menindak tegas terhadap pihak-pihak yang memaksakan kehendak dengan tameng memisahkan diri. Perbedaan pendapat tidak perlu disikapi dengan perpecahan wilayah. Ini inti yang perlu disadari.

dilakukan oleh Trans7, area yang ada kotekanya di  buramkan (disensor). Ini adalah pelecehan bagi orang papua, karena bagi orang  papua adalah menggunakan koteka bukan pornografi, jadi

Trans7 itu TV lokal atau nasional? Bila Papua ingin membuka TV Koteka Papua, dan itu dibenarkan oleh Perda, ya silakan saja. Tapi jangan ditayangkan di Trans7. Bisakah kita berpikir dengan logika yang benar?

Menilik pro dan kontra RUU Pornografi ini, saya mengajak rekan-rekan semilis melakukan kilas balik terhadap UU Sisdiknas. Pertama-tama, baca dahulu UU Nomor 20 Tahun 2003, cari di Google dengan kata kunci: ‘uu sisdiknas’. Ada yang bermasalah di situ? Simpan dahulu, kita gunakan Google untuk melihat pro dan kontra sebelum pengesahan, cukup tambahkan ‘r’ pada kata kunci menjadi: ‘ruu sisdiknas’. Lihatlah apa yang terjadi.

Bila saya contohkan isi UU tersebut, "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;", apakah ini melanggar HAM? Oh tentu saja, kata mereka yang kontra, bahkan mengancam untuk melepaskan diri dari NKRI. Padahal separatisme jelas-jelas dilarang dan TNI berkewajiban menumpasnya.

Jadi kelakar kecil seperti rasisme seperti pada surat terbuka ini, hanya jadi alat tunggangan belaka. Anjuran kawin silang tidak perlu ditanggapi dengan emosional, karena saya mencatat 2 tujuan pokok: a) mempererat tali persaudaraaan; b) memperbaiki keturunan. Bila berpikir dalam kerangka NKRI, sentimen-sentimen kedaerahan harus dihilangkan. Yang ingin dituju dari RUU Pornografi lebih luas ketimbang suku, agama, ras atau golongan. Ini yang seharusnya menjadi perhatian bersama.

Kalau saya pribadi kurang setuju dengan RUU Pornografi, yang

Secara pribadi tidak setuju tidak dilarang, lalu mengapa anda mempermasalahkan pihak yang mendukung RUU Pornografi? Bila DPR gagal bermufakat tentang RUU Pornografi, maka jalan keluarnya adalah voting.

Jangan sampai RUU Pornografi menjadi payung politik bagi Perda-Perda yang berbasiskan Syariah, karena negara ini adalah negara yang berbentuk Republik dan bukan milik satu golongan

Biasanya ini pendapat picik dari kalangan non muslim, seperti anda. Lihatlah RUU Perbankan Syariah yang dijegal oleh kalangan berpikiran sempit, namun akhirnya lolos juga. Tidak ada wacana bahwa negara Indonesia akan menjadi negara Islam. Ini pikiran kotor dan tidak bermoral dari kalangan non muslim.

RUU Pornografi bagi saya bukan jalan keluar untuk meminimalkan jumlah kejahatan seksual di Indonesia. Ini masalah moral. Moral Bangsa inilah yang perlu dibenahi. Sama seperti korupsi juga

Lha, apakah korupsi lantas tidak diatur oleh undang-undang? Buka mata dan pikiran, baca UU 31/1999 dan UU 20/2001.

Bagaimana orang tua dan dunia pendidikan menciptakan pandangan edukatif atas pornografi.

Bila anda setuju bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka peraturan yang mengatur hak publik itu harus dibuat secara jelas. Saya teringat lagi dengan RUU Sisdiknas yang juga dijegal oleh kalangan non muslim, dengan alasan melanggar HAM. Bukan bermaksud menyinggung SARA, tapi kalangan non muslim ini, terutama Katolik dan Protestan, perlu menyadari bahwa negara ini terdiri dari banyak golongan. Bukan pandangan mereka yang harus dianggap benar, dalam banyak hal malah berpikiran sempit. Kesadaran berbangsa harus diwujudkan dengan memahami dan menghargai persoalan golongan lain, yang secara keseluruhan adalah persoalan seluruh bangsa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s